Undang undang tentang peradilan militer pdf

Undang undang nomor 31 tahun 1997 peradilan militer. Perubahan kedua atas undang undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama telah meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan agama, pengawasan tertinggi baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial yaitu urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah kekuasaan mahkamah agung. Peradilan militer di indonesia wikipedia bahasa indonesia. Download undang undang peradilan militer selengkapnya pdf klik disini undang undang republik indonesia nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Ketentuan pasal 1 diubah sehingga pasal 1 berbunyi. Hukum pidana militer adalah ketentuan hukum yang mengatur seorang militer tentang tindakantindakan mana yang merupakan pelanggaran. Pasal i beberapa ketentuan dalam undang undang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung lembaran negara republik indonesia tahun 1985 nomor 73, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3316 sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas undang undang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung lembaran. Undangundang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Undang undang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Free download kitab undang undang hukum pidana militer, klik disini. Keberadaan peradilan militer tersebut diperkuat lagi oleh undang undang no. Kitab undang undang hukum pidana adalah jaksa oditur militer agung, dan hakhak yang dirumuskan pada pasalpasal 14. Pasal 20, pasal 21, pasal 24, dan pasal 25 undang undang.

Pengadilan militer wikipedia bahasa indonesia, ensiklopedia. Hukum pidana militer pdf makalah bentuk kesalahan hipotesis. Yang dimaksud dengan penyidik militer adalah penyidik angkatan bersenjata republik indonesia sebagaimana diatur dalam undang undang no. Undangundang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer. Sistem dan penyelenggaraan peradilan dalam lingungan militer diatur dalam undang undang no 31 tahun 1997 tentang perubahan uu no.

Dalam keadaan yang tidak kondusif seiring dengan perkembangan politik pemerintahan lahirlah undang undang no. Undang undang peradilan militer uu 31 thn 1997 undang undang republik indonesia nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer. Kitab undang undang hukum pidana telah diberikan oleh suatu mahkamah militer luar biasakhusus yang telah ditiadakandihentikan, maka yang dianggap sebagai pejabat yang dimaksud pada pasal 14. Undang undang uu ini mulai berlaku pada tanggal 15 oktober 1997. Peradilan militer adalah lingkungan peradilan di bawah mahkamah agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatankejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh. Undang undang republik indonesia nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer. Peradilan militer adalah lingkungan peradilan di bawah mahkamah agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatankejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana militer. Undang undang nomor 2 tahun 1988 tentang prajurit angkatan bersenjata republik indonesia lembaran negara tahun 1988 nomor 4, tambahan lembaran negara nomor 3369. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu membentuk undang undang tentang perubahan atas. Undang undang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa beberapa kalangan militer tetap menghendaki agar prajurit tni yang melakukan tindak pidana, baik tindak pidana militer maupun tindak pidana umum, berada pada yurisdiksi peradilan militer. Undangundang peradilan militer uu 31 thn 1997 1997. Bagian kedua mahkamah agung dan badan peradilan di bawahnya pasal 20. Sedangkan undang undang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer mengatakan tindak pidana yang dilakukan anggota militer baik tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam kuhp dan perundanundangan pidana lainnya, juga tindak pidana militer sebagaimana terdapat dalam kuhpm semuanya diadili di peradilan militer.

Undang undang nomor 35 tahun 1999 perlu dilakukan penyesuaian dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Peradilan militer saat ini berpijak pada undang undang no 31 tahun 1997 tentang peradilan militer. Undang undang nomor 34 tahun 2004 tentang tentara nasional indonesia lembaran negara tahun 2004 nomor 127, tambahan lembaran negara nomor 4439. Undang undang nomor 31 tahun 1997 peradilan militer ditetapkan 15 oktober 1997 berlaku 15 oktober 1997 status hanya untuk pelanggan status dasar hukum hanya untuk pelanggan bahasa. Unsur pimpinan kepala pengadilan militer, disingkat kadilmil. Untuk dapat mengakses informasi ini, klik tombol di bawah. Undang undang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer mengatur tentang susunan dan kekuasaan pengadilan dan oditurat hukum acara pidana militer dan hukum acara tata usaha militer. Dalam undang undang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer pasal 9 pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang. A read is counted each time someone views a publication summary such as the title, abstract, and list of authors, clicks on a figure, or views or downloads the fulltext. Pengadilan militer disingkat dilmil adalah pengadilan yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana dan sengketa tata usaha militer sebagaimana ditentukan dalam pasal 40 undang undang ri nomor 31 tahun 1997 yakni prajurit yang berpangkat kapten ke bawah struktur organisasi. Penyidik angkatan bersenjata ri adalah penyidik yang berwenang untuk melakukan penyidikan untuk perkaraperkara di lingkup peradilan militer, yang terdiri dari atasan yang berhak. Pasal 20, pasal 21, pasal 24, pasal 24a, pasal 24b, pasal 24c dan pasal 25 undang undang dasar. Menurut pasal 1 angka 1 kuhap, penyidik adalah pejabat polisi negara republik indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang undang untuk melakukan penyidikan.

Peradilan tata usaha negara penjabaran dari ketentuan undang undang nomor 48 tahun 2009 ini khusus mengenai peradilan militer dituangkan dalam pasal 1 butir 1 undang undang nomor 31 tahun 1997 yaitu. Kedudukan dan peran peradilan militer di indonesia. Hukum pidana militer adalah ketentuan hukum yang mengatur seorang militer tentang. Adapun dasar hukum dari proses penyelesaian perkara di peradilan militer yakni. Bab i ketentuan umum bagian pertama pengertian pasal 1 dalam undang undang ini yang dimaksud dengan. Kitab undangundang hukum pidana militer kuhpm portal.

Undang undang ini lahir sebagai jawaban atas perlunya pembaruan aturan peradilan militer, mengingat aturan sebelumnya dipandang tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat undang undang no. Undangundang republik indonesia nomor 4 tahun 2004. Undang undang republik indonesia nomor 3 tahun 2009. Jun 20, 2012 adapun dasar hukum dari proses penyelesaian perkara di peradilan militer yakni. Pasal 20, pasal 21, pasal 24, dan pasal 25 undang undang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Hukum pidana dilakukan dalam waktu perang oleh orang yang tunduk pada peradilan militer, maka penuntutannya dapat dilakukan karena jabatan. Penyidik polri yang anda tanyakan mengacu pada pengertian penyidik dalam undang undang no. Militer adalah anggota kekuatan angkatan perang suatu. Pengadilan militer disingkat dilmil adalah pengadilan yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana dan sengketa tata usaha militer sebagaimana ditentukan dalam pasal 40 undang undang ri nomor 31 tahun 1997 yakni prajurit yang berpangkat kapten ke bawah. Undang undang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer lembaran negara tahun1997 nomor 84, tambahan lembaran negara nomor 37.

Diubah dengan uu no 39 tahun 1947 terhadap tindak pidana yang tidak atercantum dalam kitab undang undang ini, yang dilakukan olehorangorang yang tunduk pada kekuasan badanbadan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpanganpenyimpangan yang ditetapkan dengan undang undang. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah. Jan 19, 20 sedangkan undang undang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer mengatakan tindak pidana yang dilakukan anggota militer baik tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam kuhp dan perundanundangan pidana lainnya, juga tindak pidana militer sebagaimana terdapat dalam kuhpm semuanya diadili di peradilan militer. Undang undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Bab ii tinjauan pustaka a tinjauan mengenai peradilan. Kedudukan dan peran peradilan militer di indonesia kuhpm. Undang undang ini merubah sistem dan hukumm acara peradilan militer.

Sesuai dengan penjelasan yang ada dalam pasal 1 ayat 1 undang undang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer, pengadilan militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Militer adalah anggota kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. Apr 01, 2011 sedangkan undang undang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer mengatakan tindak pidana yang dilakukan anggota militer baik tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam kuhp dan perundanundangan pidana lainnya, juga tindak pidana militer sebagaimana terdapat dalam kuhpm semuanya diadili di peradilan militer. Bab ii tinjauan pustaka a tinjauan mengenai peradilan umum. Berdasarkan hasil penelitianpustaka dapat disimpulkan bahwaperadilan militer hanya memiliki. Penyidik adalah pejabat polisi negara republik indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang undang untuk melakukan penyidikan. Makalah tata cara hukum peradilan umum, hukum peradilan. Pasal 19 hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang undang. Undang undang republik indonesia nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Akibat peralihan ini, seluruh prajurit tni dan pns yang bertugas pada pengadilan dalam lingkup peradilan militer akan beralih menjadi personel organik mahkamah agung, meski pembinaan keprajuritan bagi personel militer. Pengadilan adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama.

Dalam salah satu pertimbangannya, undang undang tersebut menjelaskan bahwa pengaturan tentang pengadilan dan oditurat serta hukum acara pidana militer yang selama ini berlaku dalam undang undang sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat undang undang nomor 14 tahun 1970 tentang. Dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat republik indonesia memutuskan. Dalam salah satu pertimbangannya, undang undang tersebut menjelaskan bahwa pengaturan tentang pengadilan dan oditurat serta hukum acara pidana militer yang selama ini berlaku dalam undang undang sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat undang undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan. Terhitung sejak 1 september 2004, organasi, administrasi, dan finansial peradilan militer dialihkan dari tni ke mahkamah agung.